Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah justru menuai kritik dan persoalan.
Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) meminta pemerintah menghentikan sementara program tersebut untuk membenahi perencanaan, penganggaran, dan kualitas belanja.
Founder dan CEO CISDI, Diah Saminarsih, menyoroti minimnya transparansi anggaran dan besarnya beban biaya yang ditanggung pemerintah daerah.
Klaim pemerintah bahwa program telah berjalan di 38 provinsi dengan 22 juta penerima manfaat dinilai tidak dapat diverifikasi karena minimnya informasi yang dapat diakses publik.
CISDI juga mengingatkan potensi risiko korupsi. Hal ini diperkuat laporan Transparency International Indonesia yang menemukan bahwa sejumlah menu MBG tidak mencapai nilai rata-rata Rp10 ribu per penerima manfaat seperti yang ditetapkan.
