Jakarta – Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat dikecam banyak kalangan masyarakat. Anggota Komisi VII DPR Bane Raja Manalu meminta pemerintah menghentikan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat tersebut.
Menurutnya, Raja Ampat merupakan salah satu Pulau di Indonesia yang masuk ke dalam 12 Global Geopark. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu menjaga kekayaan alam yang ada di Raja Ampat tersebut.
Pihaknya akan meminta keterangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat tersebut. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia akan mengecek langsung lokasi tambang nikel milik PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di wilayah Raja Ampat.
Disisi lain, pegiat medsos Jhon mengaku sangat aneh apabila sejumlah menteri Kabinet Prabowo Subianto baru bergerak merespons masalah tersebut.
Terpisah, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan sejumlah pelanggaran serius pada kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Jika pelanggaran terbukti menyalahi aturan, maka izin kegiatan pertambangan terancam dicabut.
Ada 4 perusahaan yang terancam dihapus yakni PT Gag Nikel (PT GN), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP).
