Jakarta – Presiden DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Andi Syafrani, menilai munculnya kembali isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terasa janggal, sebab justru mengemuka ketika Jokowi sudah tidak lagi menjabat kepala negara. Ia menduga isu ini lebih kental nuansa politik ketimbang persoalan hukum murni.
“Isu ini kan aneh muncul justru setelah Jokowi tidak jadi presiden. Saya melihat ini semacam politik balas dendam. Padahal, setiap proses hukum itu harus jelas tujuannya. Apa sih manfaatnya kalau isu ini terbukti, sementara Jokowi sudah bukan presiden?” ujar Andi Syafrani, Rabu (16/7/2025).
Menurut Andi, jika dilihat secara hukum, kasus dugaan ijazah palsu seharusnya mudah dibuktikan dengan cukup menunjukkan keaslian dokumen. Namun ia menyoroti mengapa aparat penegak hukum belum juga membuka secara transparan hasil gelar perkara, meski sebelumnya telah menyatakan ijazah Jokowi asli.
“Masalah ini sebenarnya simpel. Tunjukkan saja ijazah aslinya, selesai. Tapi kenapa tidak pernah dilakukan? Ini yang bikin publik menyimpan keraguan, lalu isu terus berkembang ke ranah politik,” ungkapnya.
Andi menegaskan bahwa persoalan ijazah Jokowi harus dibedakan secara tegas antara aspek hukum dan kepentingan politik. Namun karena proses hukumnya dianggap “remang-remang”, akhirnya isu ini kian liar dan menimbulkan berbagai spekulasi.
“Hukum harus berjalan secara transparan. Kalau tidak, isu politiknya tidak akan pernah tuntas. Yang kita khawatirkan, energi bangsa justru habis untuk hal-hal begini. Sementara tantangan kita di geopolitik global jauh lebih besar,” katanya.
Presiden LIRA juga mengingatkan bahwa jika ada pihak yang tak sepakat dengan kepemimpinan Jokowi atau orang-orang yang terafiliasi dengannya, sebaiknya salurkan aspirasi lewat jalur demokrasi, bukan lewat isu yang penuh muatan politik balas dendam.
“Kalau memang tidak suka Jokowi dan lingkarannya, ya kerahkan kekuatan di Pemilu. Itulah tempatnya. Bukan sibuk mengulik isu yang tidak jelas manfaatnya,” tegas Andi.
Ia menilai hingga kini isu ijazah Jokowi masih bersifat elite, tidak berdampak langsung ke publik. Karena itu, LIRA mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.
“Isu ini hanya menjadi isu elite, belum berdampak ke publik secara keseluruhan. Saran saya, sudahi saja. Mari pikirkan masalah yang lebih mendesak. Penegakan hukum harus jadi garda depan untuk menciptakan kepastian hukum dan stabilitas,” pungkas Andi Syafrani.
