Jakarta – Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan kegeramannya atas aksi mahasiswa Trisakti yang berujung kekerasan terhadap tujuh anggota kepolisian dalam demonstrasi di Balai Kota Jakarta. Ia menegaskan bahwa tindakan anarkis tersebut tidak dapat ditoleransi dan harus diproses hukum secara tegas.
Mahasiswa Intelektual Harusnya Gunakan Otak, Bukan Otot
Fernando Emas menyesalkan tindakan pemukulan terhadap polisi yang sedang bertugas.
“Ini tindakan brutal yang merusak nilai demokrasi. Mahasiswa sebagai kalangan terdidik seharusnya menunjukkan kecerdasan, bukan kekerasan,” tegasnya, hari ini.
Ia menambahkan, aksi tersebut justru menginjak-injak semangat Reformasi 1998 yang diperjuangkan para pendahulu.
“Mereka ingin memperingati Reformasi, tapi cara mereka malah menghancurkannya. Ironis dan memalukan,” katanya.
Demo Bukan Alasan untuk Anarkisme
Fernando menekankan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh mengorbankan hak orang lain.
“Jangan atas nama demokrasi, lalu merampas hak aparat yang sedang menjalankan tugas. Polisi memiliki kewenangan konstitusional untuk menjaga ketertiban,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pelanggaran terhadap UUD 1945. “Dengan memukuli polisi, mahasiswa ini sudah melanggar hukum dan melecehkan institusi negara,” ucapnya.
Tuntutan Sanksi Tegas untuk Pelaku
Fernando mendesak pihak kampus dan penegak hukum untuk bertindak agar pihak Trisakti harus memberi sanksi tegas, jangan tutupi kesalahan mahasiswanya. Selanjutnya, kata dia, Polri wajib memproses pelaku kekerasan sesuai hukum. Jangan ada impunitas!
“Masyarakat harus menolak segala bentuk anarkisme yang mengatasnamakan demokrasi,” katanya lagi.
“Reformasi 1998 dirayakan dengan pengorbanan, bukan pentungan. Jika mahasiswa sekarang ingin jadi penerus pejuang demokrasi, buktikan dengan cara bermartabat,” pungkas Fernando.
