JAKARTA – Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) memastikan tidak akan bergabung dalam aksi unjuk rasa yang direncanakan pada 20 Mei 2025.
Sikap ini sejalan dengan pilihan jutaan mitra pengemudi online yang memprioritaskan keberlangsungan pekerjaan dengan tetap on-bid ketimbang terlibat dalam mobilisasi politik.
Dalam pernyataan resminya, ORASKI menegaskan perjuangan meningkatkan kesejahteraan pengemudi harus dilakukan melalui pendekatan konstruktif dan dialog rasional.
“Jadi, bukan aksi jalanan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekosistem transportasi online, ” kata Ketua Umum ORASKI Fahmi Maharaja dalam pernyataan sikapnya, Minggu (18/5).
ORASKI juga tidak menyetujui usulan DPR terkait pembatasan potongan aplikasi maksimal 10 persen.
Usulan tersebut dinilai bisa menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan transportasi online.
“Ekosistem ini selama ini terbukti mampu bertahan tanpa subsidi pemerintah, bahkan di tengah tantangan ekonomi global. Jangan sampai niat baik berubah jadi blunder yang membahayakan semuanya,” ujar Fahmi.
ORASKI menilai bahwa persoalan potongan aplikasi merupakan ranah kesepakatan bisnis (business-to-business/B2B) antara platform dan mitra pengemudi. Intervensi berlebihan dari pemerintah dinilai tidak tepat.
Fahmi menawarkan alternatif solusi yang lebih berdampak langsung, seperti insentif pajak, subsidi kendaraan, dan program edukasi berkelanjutan bagi pengemudi.
“Pemerintah sebaiknya fokus pada kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar driver, bukan mengatur hal teknis seperti besaran potongan,” ungkapnya.
Dengan sikap ini, ORASKI berharap para pengemudi dapat terus berkontribusi pada ekosistem transportasi online yang telah terbukti memberikan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang, tanpa terdistraksi oleh agenda politis.
ORASKI merupakan salah satu asosiasi pengemudi online terbesar di Indonesia, mewakili suara ribuan mitra driver dalam dialog dengan pemerintah dan platform digital.
