Jakarta – Sekretaris Jenderal Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK), Muhammad, angkat bicara terkait sorotan tajam sejumlah pihak, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW), yang mempertanyakan pengadaan robot polisi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Muhammad menegaskan bahwa wacana robot polisi tidak bisa dilihat sempit hanya sebagai pemborosan anggaran, apalagi disebut proyek mewah semata.
“Robot polisi bukan sekadar alat elektronik. Ini adalah salah satu bentuk transformasi teknologi kepolisian agar mampu menjawab tantangan zaman. Jangan sampai publik terjebak narasi sesat yang hanya melihat nominal biaya tanpa memahami manfaat jangka panjangnya,” kata Muhammad di Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Menurutnya, negara-negara maju sudah lama memanfaatkan teknologi robotik untuk membantu kerja kepolisian, baik dalam pelayanan publik, patroli, pengawasan keramaian, hingga deteksi keamanan. Indonesia, kata dia, tak boleh terus hanya menjadi pasar teknologi buatan asing.
“Kalau kita hanya terus ribut soal biaya, kita akan tertinggal. Justru investasi teknologi hari ini akan menghemat biaya lebih besar di masa depan, karena robot bisa bekerja nonstop, meminimalkan risiko petugas, dan meningkatkan pelayanan publik,” jelasnya.
Muhammad juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi isu yang seolah menggiring opini publik bahwa Polri buang-buang uang rakyat.
“Polri adalah institusi besar. Semua belanja negara pasti diaudit. Publik berhak kritis, tetapi jangan menelan mentah-mentah narasi yang bisa menyesatkan. Apalagi kalau narasinya hanya menyerang tanpa solusi,” tegasnya.
GPK, kata Muhammad, justru mendukung langkah Polri memulai transformasi teknologi. Menurutnya, langkah ini sekaligus membuka peluang bagi talenta anak bangsa untuk berkarya, karena robot polisi yang direncanakan Polri dibuat oleh perusahaan teknologi dalam negeri.
“Harusnya kita bangga. Kapan lagi kita mendukung inovasi anak bangsa? Jangan sampai kita malah mematikan kreativitas generasi muda hanya karena terjebak isu-isu yang belum tentu benar,” kata Muhammad.
Ia pun menegaskan, GPK siap mengawal kebijakan pengadaan robot polisi agar berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Kami mendukung transparansi, tetapi juga mendukung inovasi. Jangan terus terjebak menjadi bangsa penonton teknologi negara lain. Robot polisi adalah bagian dari transformasi besar menuju Polri Presisi yang lebih modern dan profesional,” pungkas Muhammad.
