Jakarta – Rencana aksi besar-besaran di depan Gedung DPR pada Senin, 25 Agustus 2025, dengan slogan “Revolusi Rakyat Indonesia” terbukti hanya isapan jempol belaka. Isu yang beredar luas di media sosial itu dipastikan hoax setelah dibantah langsung oleh perwakilan mahasiswa, buruh, hingga serikat pekerja.

Dalam narasi ajakan yang tersebar, kelompok tak jelas ini mengklaim akan menggerakkan buruh, petani, dan mahasiswa untuk menuntut pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, pengusutan dugaan korupsi keluarga Jokowi, hingga seruan “Bubarkan DPR”. Namun, sejumlah tokoh menegaskan, nama mereka dicatut tanpa izin.

Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap menegaskan kelompoknya tidak pernah terlibat.

“Saya konfirmasi, pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam demonstrasi 25 Agustus 2025 adalah tidak benar,” katanya.

">

Ia menjelaskan, BEM SI Kerakyatan justru sudah melakukan aksi pada 21 Agustus dengan isu berbeda, yakni menolak RUU bermasalah dan kebijakan pro-oligarki.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, juga membantah. Partai Buruh memang akan turun ke jalan, tapi pada 28 Agustus, bukan 25 Agustus.

“Puluhan ribu buruh akan berdemonstrasi menolak upah murah pada 28 Agustus,” tegasnya.

Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, lebih keras lagi menyebut aksi 25 Agustus tidak jelas dan berbahaya.

“Saya melarang semua anggota KSPSI terlibat. Aksi tanpa penanggung jawab rawan ditunggangi elit politik, rakyat hanya dijadikan korban,” tegas Jumhur.

Bahkan, mantan prajurit TNI AD Ruslan Buton menyebut aksi 25 Agustus adalah kedok untuk menggulingkan Presiden Prabowo.

“Hanya orang yang kehilangan akal sehat yang mau ikut aksi itu. Tujuan sesungguhnya adalah menjatuhkan Presiden. Jangan mau diperalat!” katanya.

Dengan sederet bantahan ini, jelas bahwa narasi aksi 25 Agustus hanyalah hoax yang sengaja digoreng untuk memprovokasi rakyat. Faktanya, baik mahasiswa, buruh, maupun serikat pekerja tidak ada yang mengakui.

Jangan terkecoh ajakan abal-abal. Aksi 25 Agustus bukan gerakan rakyat, tapi jebakan politik kotor yang mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan segelintir elit!