Jakarta – Berbagai pihak menyoroti pembatalan mutasi jabatan di tubuh TNI yang baru-baru ini terjadi. Pasalnya, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo batal dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD.
Merespons hal tsb, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum menegaskan bahwa TNI harus tetap menjaga profesionalisme dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Peristiwa mutasi yang kemudian dibatalkan ini menjadi catatan penting agar tidak terulang di masa mendatang. Ia menyebut publik memiliki alasan untuk menduga bahwa keputusan mutasi tersebut tidak murni didasarkan pada pertimbangan profesionalisme.
Sementara Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi mencium adanya motif politik di balik pembatalan mutasi 7 perwira tinggi TNI tersebut.
Meskipun spekulasi tersebut dibantah Markas Besar TNI yang menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier dan kebutuhan organisasi, menurut Hendardi, publik sulit mempercayai hal itu. Mutasi dan pembatalan mutasi tersebut patut diduga tidak melibatkan kerja profesional Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
Hal sama disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin yang menyatakan keprihatinannya atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI.
