Jakarta — Rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali memicu gelombang pro dan kontra di publik.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Laiskodat, menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut. Ia menilai Soeharto memiliki jejak sejarah dan kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa yang patut diapresiasi. “Setiap tokoh bangsa memiliki pengabdian yang harus dilihat secara objektif. Masyarakat perlu menyikapi hal ini dengan arif, tanpa terjebak pada penilaian sempit,” ujar Viktor.
Namun, pandangan berbeda datang dari Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, yang mengecam keras rencana itu. Ia menilai langkah pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat Reformasi 1998 sekaligus pelanggaran terhadap prinsip hukum dan keadilan.
Hendardi juga menyoroti pernyataan Menteri Kebudayaan RI sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, yang menyebut bahwa seluruh tokoh yang diusulkan oleh Kementerian Sosial, termasuk Soeharto, telah memenuhi kriteria administratif dan historis.
Perdebatan ini pun kian memanas di ruang publik, di tengah perbedaan pandangan antara warisan pembangunan era Orde Baru dan luka sejarah Reformasi yang belum sepenuhnya sembuh.
