Jakarta – Sejumlah massa berunjuk rasa di kantor Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon untuk menolak pemberian gelar pahlawan nasional bagi mantan presiden Soeharto. Salah satu massa aksi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kasus-kasus korupsi yang terjadi di masa Orde Baru.
Ketua Divisi Korupsi dan Politik ICW Egi Primayoga menyebut jenderal yang berkuasa 32 tahun itu tak pantas diberi gelar pahlawan. “Soeharto tidak pernah layak menjadi pahlawan karena dia adalah bapak korupsi Indonesia,” kata Egi saat berorasi di depan kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta pada Kamis, 6 November 2025.
Menurut Egi, Soeharto seharusnya diadili begitu lengser dari jabatannya pada 1998. Namun, dia menilai gerakan reformasi telah gagal mewujudkan keadilan bagi mantan mertua Presiden Prabowo Subianto itu.
Egi menyoroti sejumlah kasus dugaan korupsi di sejumlah yayasan milik Soeharto, seperti Yayasan Supersemar. Hingga kematian Soeharto pada 2008, kata Egi, kasus-kasus tersebut tidak pernah berhasil diusut oleh penegak hukum di tanah air.
Egi berujar Soeharto bersama kroni-kroninya telah merusak Indonesia. “Dengan melakukan pelanggaran hak asasi manusia, pembunuhan di mana-mana, korupsi, kolusi, dan nepotisme, perusakan lingkungan, dan masih banyak lagi,” tuturnya.
Selain itu, Egi turut mengkritik upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk membersihkan nama Soeharto. Tahun lalu, MPR yang ketika itu dipimpin politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mencabut nama sang mantan presiden dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998.
TAP tersebut mengamanatkan agar kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme Soeharto diusut. Egi menilai pencabutan nama Soeharto dari TAP ini bertentangan dengan semangat Reformasi 1998.
ICW berdemonstrasi menolak pemberian gelar untuk Soeharto bersama Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas). Mereka berunjuk rasa di kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta pada Kamis hari ini, 6 November 2025.
Demonstrasi tersebut berlansung dari pukul 11.00 hingga 13.00 WIB. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan yang juga Ketua Dewan Gelar, tidak menemui massa aksi dalam unjuk rasa kali ini.
Fadli Zon sebelumnya mengatakan Soeharto telah memenuhi syarat sebagai penerima gelar Pahlawan Nasional yang akan diumumkan pada Hari Pahlawan, 10 November 2025.
Politikus Partai Geridra itu mengatakan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan atau GTK telah menerima 49 nama calon pahlawan basional yang diusulkan oleh Kementerian Sosial melalui kajian Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Sembilan dari 49 nama yang diusulkan merupakan nama yang sebelumnya juga pernah diusulkan.
Fadli Zon mengatakan, dari total 49 nama, GTK menyeleksi menjadi 24 nama yang menjadi prioritas sebagai calon penerima gelar pahlawan. Ia tidak menyebut apakah nama Soeharto masuk ke dalam 24 nama prioritas tersebut. Namun ia menyebut Soeharto telah memenuhi syarat.
“Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan ya,” kata Fadli Zon di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 5 November 2025.
Sumber : Tempo.co
