Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid, menegaskan bahwa wacana pemerintah terkait aturan satu nomor, satu akun di media sosial seharusnya tidak dipelintir menjadi isu politik yang membahayakan.
Menurutnya, kelompok pro-khilafah kerap memanfaatkan ruang publik dengan menyebarkan narasi provokatif, termasuk mengaitkan kebijakan ini dengan isu pembatasan kebebasan berekspresi.
Habib Syakur menilai, langkah pemerintah bertujuan menekan maraknya hoaks, akun palsu, dan propaganda yang dapat merusak kohesi sosial. “Kalau ada pihak yang sengaja menggiring opini bahwa ini upaya membungkam rakyat, itu jelas salah kaprah. Justru yang merasa terganggu adalah mereka yang selama ini bersembunyi di balik akun anonim untuk menyebarkan kebencian dan propaganda khilafah,” tegasnya di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Ia menambahkan, masyarakat perlu lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi. Literasi digital, kata Habib Syakur, menjadi kunci agar ruang media sosial tetap sehat, beradab, dan tidak dijadikan alat agitasi kelompok tertentu.
“Indonesia punya dasar negara Pancasila, bukan khilafah. Jadi jangan sampai ruang digital kita dipakai untuk merusak persatuan. Pemerintah punya kewajiban menjaga keamanan, masyarakat punya tanggung jawab menjaga akal sehat,” ujarnya.
Habib Syakur pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengedepankan dialog yang konstruktif, memperkuat ukhuwah kebangsaan, dan menolak segala bentuk propaganda yang merongrong persatuan nasional.
