Jakarta – Suasana depan Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pagi ini dipenuhi teriakan aspirasi dari massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Suara Keadilan Netizen (GASKAN) dan Musyawarah Rakyat Indonesia (MURYI). Dipimpin oleh Andi Muhammad Rifaldy, massa sekitar 100 orang mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan menuntut hukuman mati bagi para koruptor.
Aksi unjuk rasa damai yang dimulai pukul 09.20 WIB ini menjadi bentuk kemarahan publik atas lambannya langkah DPR RI dalam pengesahan RUU yang dianggap vital untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi. Dalam orasinya, para perwakilan menyebut keterlambatan DPR sebagai bentuk “perlindungan terhadap koruptor” dan menyatakan DPR telah mengkhianati mandat rakyat.
“Korupsi telah merusak generasi dan masa depan bangsa. DPR harus segera sahkan RUU ini, atau akan berhadapan langsung dengan murka rakyat!” tegas salah satu orator dari atas mobil komando bernomor polisi D 8560 TO.
Spanduk dan poster bertuliskan pesan-pesan provokatif seperti “99% DPR Pengecut Miskinkan Koruptor”, “Pejabat Korup Disiapkan di Surga, Rakyat Sengsara di Neraka”, serta “Negara Tidak Boleh Kalah oleh Koruptor” menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap sistem yang dianggap gagal menindak tegas koruptor.
Massa juga menyampaikan Press Release resmi berjudul “One Nation Against Corruption” yang menyuarakan revolusi moral dan perlawanan rakyat terhadap praktik korupsi di Indonesia. Aksi ini bukan sekadar demonstrasi, melainkan “awal dari gelombang revolusi rakyat”, demikian disampaikan oleh koordinator lapangan.
Sekitar pukul 11.20 WIB, jumlah peserta bertambah dengan kehadiran massa mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Bersama Rakyat, menjadikan total peserta mencapai lebih dari 100 orang. Massa kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bagimu Negeri, dilanjutkan dengan orasi dari berbagai tokoh yang mengecam sistem politik dan hukum yang lemah dalam menghadapi korupsi.
Dalam orasinya, Ketua Korlap MURYI, Bang Surya, menyebut bahwa 99% pejabat Indonesia memiliki “mental maling”, dan memperingatkan bahwa Indonesia bisa hancur karena “budaya korupsi dan politik adu domba”. Sementara aktivis perempuan Suryani Kallana menyampaikan peringatan keras kepada DPR bahwa “tidak akan ada toleransi lagi jika aspirasi rakyat terus diabaikan.”
Aksi ini menjadi salah satu dari gelombang protes sipil yang terus bermunculan dalam beberapa bulan terakhir, menuntut perbaikan sistem dan penegakan hukum tegas terhadap para pelaku korupsi. Masyarakat berharap suara mereka hari ini bukan hanya didengar, tetapi juga segera ditindaklanjuti oleh wakil rakyat di Senayan.
