Jakarta – Usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia (RI), Soeharto menuai reaksi pro dan kontra diruang publik.
Partai Golkar mendukung penuh usulan tsb dan mendorong pemerintah untuk segera memberikan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai Soeharto layak mendapatkan gelar tersebut, terlepas kekurangannya sebagai seorang manusia.
Namun penolakan vokal disampaikan oleh KontraS bersama 84 organisasi dan lembaga serta 77 individu yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto.
">
Penolakan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto itu dirangkum dalam Surat Terbuka Nomor I/SK-GEMAS/X/2024 yang mendesak Ketua MPR untuk tidak mengusulkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Dalam surat itu dipaparkan pula alasan penolakan dan rekam jejak buruk Soeharto. Hal tersebut termasuk mengenai pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
