Benny Wenda, Pemimpin kemerdekaan Papua Barat menjadi sorotan usai sikapnya yang mendesak Organisasi Papua Merdeka (OPM) melepas pilot Susi Air, Phillip Mehrtens.
Benny yang juga merupakan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP), meminta OPM membebaskan Mehrtens secara damai. Benny juga meminta RI mempertimbangkan keinginan kelompok tersebut.
Diketahui, OPM menyandera Mehrtens yang merupakan warga Selandia Baru, karena menganggap pemerintahan Wellington bekerja sama dengan militer Indonesia. Di pernyataan resmi, mereka ingin bernegosiasi langsung dengan Selandia Baru. Mereka juga menjadikan Mehrtens sebagai ‘tawaran’ agar RI mengakui kemerdekaan Papua.
Menanggapi seruan Benny, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, mengatakan Benny ingin mendapat pengaruh lebih luas di kancah global.
">
“Dengan berusaha keras membujuk pembebasan pilot asal Selandia Baru, terbuka banyak peluang bagi Benny Wenda. Selain reputasi internasional yang meluas, Benny Wenda juga berpeluang memperluas wilayah pengaruhnya hingga Kawasan Pasifik Selatan.” tegasnyam
Lebih lanjut, Rezasyah menerangkan pengaruh yang luas di berbagai negara bisa memperkuat daya tawar Benny untuk mendesak pemerintah Indonesia.
“Didukung basis massa dan sumber keuangan baru, maka Benny Wenda dapat semakin mendesak pemerintah Indonesia, untuk mengakui kemerdekaan Papua Barat,” ungkap dia lagi.
Rezasyah mengatakan terdapat banyak faksi di internal OPM dengan wilayah kendali dan cabang luar negeri yang saling berbeda. Di antara mereka juga terdapat persaingan demi membetot pengaruh di dalam dan luar negeri.
Di sisi lain, pengamat politik sekaligus sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai seruan Benny adalah tanda adanya perpecahan di antara gerakan Papua merdeka.
“Saya mencermati seruan Benny Wenda, itu menunjukkan bahwa Gerakan Papua Merdeka tidak sesolid yang kita bayangkan. Sebab, gerakan Papua merdeka yang menggunakan cara-cara milisi ternyata tidak memiliki efektifitas dan soliditas gerakan,” ujar Ubedilah.
Koordinasi antar sayap gerakan terlihat tak berjalan efektif. Ini terbukti dari pengakuan Benny yang mengatakan tindakan OPM pimpinan Egianus Kagoya dan kawan-kawannya di luar kendali. Ubedilah juga tak menampik seruan Benny terkait kedekatan khusus OPM dengan Selandia Baru.
“Narasi Benny Wenda itu menunjukan kedekatan atau setidaknya ada kemungkinan komunikasi intensif antara Benny Wenda dengan pihak Selandia Baru,” kata dia.
Pengamat itu mengutip pernyataan Benny yang menganggap Selandia Baru adalah kawan dan pendukung kuat kelompoknya.
“Kami tak bermusuhan [dengan Selandia Baru]. [Hubungan] kami sangat baik,” kata Benny, seperti dikutip Radio New Zealand (RNZ).
Sejumlah politikus Selandia Baru memang memiliki riwayat mendukung kemerdekaan Papua Barat. Sebagai contoh, sebanyak 11 anggota parlemen menandatangani Deklarasi Westminster saat Benny berkunjung ke negara itu pada 2017.
Deklarasi Westminster diluncurkan pada 2016. Pernyataan ini berisi agar hak penentuan nasib Papua Barat diakui secara hukum melalui pemungutan suara.
Para politikus itu yakni Catherine Delahunty, Mojo Mathers, Jan Logie, dan Steffan Browning, dari Partai Hijau; Louisa Wall, Carmel Sepuloni, Adrian Rurawhe, dan Aupito S’ua William Suo dari Partai Buruh. Kemudian Adrian Rurawhe dari partai Nasional Chester Burrows dan Marama Fox dari Partai Maori.
“Sejumlah anggota parlemen menandatangani deklarasi, yang seperti Anda ketahui menyerukan referendum, diawasi secara independen oleh PBB untuk didiskusikan warga Papua Barat dan mengidentifikasi pandangan mereka soal penentuan nasib sendiri,” kata Delahunty, seperti dikutip Pacific Media Center.
Dilansir dari CNNIndonesia.com kedutaan besar Selandia Baru di Jakarta dan Kementerian Luar Negeri Selandia Baru belum memberikan konfirmasi terkait klaim Benny Wenda bahwa Wellington mendukung Papua Barat.
“https://koma.id/2023/02/22/klaim-benny-wenda-selandia-baru-pendukung-papua-barat-benarkah/”
