Jakarta – Aksi bertajuk “217 Ojek Online Melawan Penindasan” yang dikabarkan akan digelar di depan Istana Negara Jakarta Pusat pada 21 Juli 2025 akhirnya menuai penolakan dari komunitas ojol sendiri. Dalam hal ini, gerakan demo komunitas ojol terbelah.
Dalam penelusuran pada Sabtu, 19 Juli 2025 kepada salah satu tokoh komunitas ojek online Jakarta Utara, pria berinisial F alias M terungkap bahwa pihaknya tidak akan ikut serta dalam aksi tersebut.
Aksi 217 yang disebut-sebut digagas oleh Garda Indonesia (gabungan driver roda dua dan roda empat), membawa sederet tuntutan kontroversial, antara lain: Presiden diminta menerbitkan Perppu untuk transportasi online, Penghapusan program-program seperti Grab Hemat, Slot Food, dan Aceng, Penyamaan tarif pengantaran orang dan barang, Pemangkasan potongan aplikasi menjadi hanya 10%, Hingga pemecatan Kemenhub karena dianggap tak peduli pada nasib driver.
Namun, menurut pengakuan F, aksi tersebut patut dicurigai. Ia menyebut banyak peserta aksi 217 bukan driver aktif, bahkan tidak memiliki akun ojol resmi.
">
“Mereka hanya mengaku-ngaku sebagai driver online. Akun saja tidak punya, apalagi riwayat narik atau ngebit!” tegasnya.
Pihaknya juga menilai, aksi tersebut bisa merusak citra dan kehormatan komunitas ojol yang sebenarnya. Bahkan, aksi URC pada 17 Juli 2025 kemarin disebut sebagai bentuk kontra terhadap gerakan 217.
Pihaknya juga menghimbau seluruh komunitas ojol di wilayahnya untuk tidak terlibat, apalagi mengingat pengalaman pahit aksi massa sebelumnya yang dianggap hanya memanfaatkan massa ojol Jakarta Utara tanpa melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.
