Jakarta – Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali menggalang aksi nasional bertajuk “Aksi Serentak” yang dijadwalkan berlangsung pada 25–28 Juli 2025. Melalui surat instruksi yang ditandatangani langsung oleh Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, seruan tersebut dilontarkan dengan narasi “bangsa dalam krisis” dan tudingan bahwa kebijakan pemerintah semakin jauh dari kepentingan rakyat.
Namun, langkah BEM SI kali ini menuai kecurigaan publik, terutama karena tagar-tagar yang mereka mainkan di media sosial terkesan bermuatan propaganda dan kurang berdasar. Di antaranya: tagar #IndonesiaCemas, #IndonesiaMakinGelap, #IndonesiaTergadaikan, #TolakRUUKUHAP, #JusticeForTomLembong dan #JasMerahFadliZonk.
Menurut Aktivis Corong Rakyat Hasan, tagar-tagar tersebut tampaknya lebih didorong oleh emosi ketimbang kajian akademik yang seharusnya menjadi ciri utama gerakan mahasiswa. Sejumlah pihak menilai BEM SI justru terjebak dalam polarisasi politik dan mulai keluar dari identitasnya sebagai kelompok intelektual kampus.
“Gerakan mahasiswa semestinya bersandar pada data, bukan hanya narasi gelap penuh pesimisme. Kita justru sedang menyongsong pemerintahan baru yang kuat dan sah, kenapa justru dipojokkan dengan narasi yang dibangun oleh elite tertentu?” ungkapnya, hari ini.
">
Indikasi Penunggang: Dari Simpatisan Radikal Hingga Agenda Oposisi?
Tak sedikit kalangan yang menduga bahwa gerakan ini berpotensi ditunggangi oleh kelompok eks HTI, simpatisan radikal, bahkan aktor politik yang tidak puas dengan hasil Pilpres 2024.
Sejalan dengan pernyataan Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi yang menyebut aksi-aksi serupa kerap menjadi celah masuk kelompok anti-konstitusi.
“Kita tahu pola ini: Bikin narasi bangsa dalam bahaya, lalu ajak massa turun ke jalan, lemparkan wacana ‘kegagalan pemerintahan’. Ini bukan gerakan mahasiswa murni, ini agenda politik yang dibungkus idealisme kampus,” ujar Habib Syakur.
*Aksi Jalanan Bukan Solusi, Bangsa Butuh Stabilitas*
Disisi lain, Peneliti CIE Muhammad Chaerul menilai, bukannya menjadi mitra kritis pemerintah, BEM SI justru mulai kehilangan arah. Di tengah transisi pemerintahan menuju Kabinet Prabowo-Gibran, upaya membangun stabilitas nasional semestinya didukung, bukan dirusak oleh mobilisasi massa yang tidak menawarkan solusi nyata.
