Jakarta – Aktivis Corong Rakyat Hasan menanggapi kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mempertanyakan tujuan dan biaya proyek robot Polisi.
Hasan menegaskan bahwa inovasi teknologi ini justru dirancang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mendukung tugas-tugas polisi yang membutuhkan presisi tinggi.
Teknologi untuk Dukung Kinerja Polri
Hasan menyatakan bahwa robot polisi akan digunakan untuk tugas-tugas tertentu yang meminimalisir risiko manusia, seperti penanganan bahan berbahaya, pemantauan area rawan kejahatan, serta patroli di lokasi-lokasi strategis dengan tingkat keramaian tinggi.
">
“Ini bukan sekadar proyek simbolis, melainkan bagian dari transformasi digital Polri untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,” katanya, hari ini.
Ia menambahkan bahwa penggunaan robot juga bertujuan mengurangi beban kerja personel, sehingga polisi dapat lebih fokus pada tugas-tugas lain yang membutuhkan pendekatan manusia, seperti penyidikan dan mediasi sosial.
Anggaran Transparan dan Sesuai Kebutuhan
Menanggapi isu transparansi anggaran, Hasan menyakini bahwa pengadaan robot polisi itu telah melalui proses perencanaan matang dan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Pastinya Polri sudah siap mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang digunakan, sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” tegasnya.
Hasan berpendapat bahwa proyek ini tidak mengganggu alokasi anggaran untuk layanan dasar.
Ia melanjutkan bahwa integrasi robot dalam penegakan hukum adalah tren global. “Jika digunakan dengan tepat, teknologi ini bisa meningkatkan akurasi dan kecepatan respon aparat,” ujarnya.
Lebih jauh, Hasan menjelaskan bahwa pengadaan robot polisi adalah bagian dari komitmen reformasi internal, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan.
“Polri mendengar kritik dari masyarakat dan akan terus berupaya memperbaiki kinerja. Teknologi adalah alat bantu, bukan pengganti peran manusia dalam penegakan hukum,” pungkasnya.
