JAKARTA – Direktur Great Institute Dr. Syahganda Nainggolan menyampaikan, reformasi dan transformasi seharusnya bukan hanya di Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Reformasi harus menyeluruh di semua kementerian dan lembaga (K/L).
“Reformasi harus menyentuh lembaga-lembaga lain, tidak bisa satu sektoral, Polri saja,” tegas Syahganda dalam Dialog Publik di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Rabu (8/10).
Dia menyebutkan, dalam mengomunikasikan berbagai program pemerintah, hal ini menjadi tanggung jawab semua kementerian dan lembaga (K/L). Tidak bisa dilakukan hanya oleh polisi atau sektoral semata.
“Gejolak yang terjadi di akhir Agustus lalull adalah bentuk dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara, karena tidak adanya hope masa depan yang lebih baik,” ucapnya.
">
Syahganda lantas mengapresiasi langkah Polri yang terus membuka diri atas kritik dan saran dari semua unsur masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kritis.
Dia mengingatkan, banyak tantangan yang dihadapi kepolisian RI sebagai tembok demokrasi. Tugas ini tentunya tidaklah mudah apalagi merujuk pada aksi yang terjadi beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyebutkan, Polri telah melakukan transformasi untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Transformasi tersebut kini bahkan dipercepat untuk merespon perubahan sosial.
“Kami terbuka dengan semua kritik dan saran dari masyarakat, termasuk tuntutan untuk melakukan perubahan,” kata Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko.
Trunoyudo menegaskan, Polri mengerahkan semua sumber daya untuk menyukseskan program-program pemerintah.
Dia juga mengingatkan, komunikasi atas program-program pemerintah tidak bisa hanya dilakukan Polri saja, tetapi juga kolaborasi dengan semua kementerian dan Lembaga (K/L).
“Ada gap dalam memahani persepsi reality, ini yang harus diisi humas-humas K/L. Jangan sampai diisi penyebar hoaks,” ujarnya.
Karopenmas menyebutkan, mulai dari ujung kaki hingga kepala, anggota Polri dibiayai oleh negara. Oleh karena itu, Polri menekankan komitmennya dalam hal akuntabilitas dan transparansi.
Tenaga Ahli Kedeputian I KSP, Feri Kusuma, turut menambahkan, berbagai program pemerintah yang dirumuskan dalam Asta Cita tidak akan terlaksana dengan baik, jika K/L tidak lancar mengomunikasikannya kepada masyarakat.
Feri pun mengapresiasi langkah Polri yang terus berusaha membangun komunikasi yang kondusif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah.
