Jakarta – Ketua Umum LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Satu (PENJARA 1), Teuku Z. Arifin menyatakan dukungan terhadap rencana penerapan aturan Over Dimension Over Load (ODOL) sebagai upaya penting dalam menjaga keselamatan publik. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaannya perlu dikaji lebih matang dan disosialisasikan secara luas.
“Kita sepakat soal penindakan ODOL, apalagi kalau sudah menyangkut keselamatan nyawa di jalan raya, itu harus jadi prioritas,” ujar Teuku Z. Arifin saat ditemui di Jakarta, hari ini.
Menurutnya, kecelakaan akibat kendaraan yang melebihi muatan dan dimensi masih kerap terjadi, terutama di jalan tol, dan hal ini menunjukkan bahwa penegakan aturan ODOL merupakan langkah protektif yang dibutuhkan. Namun, ia mengkritik pendekatan pemerintah yang dinilainya tergesa-gesa.
“Kita sambut baik aturan baru dari pemerintah, tapi ya jangan terlalu terburu-buru. Sosialisasinya masih minim, seolah-olah langsung ketok palu tanpa melibatkan lembaga independen atau kajian publik yang luas,” jelasnya.
">
Teuku menambahkan bahwa ada kekhawatiran aturan ini akan lebih menguntungkan kelompok-kelompok besar dalam sektor transportasi, sementara pelaku usaha kecil dan operator logistik skala menengah bisa terdampak berat.
“Kalau pelaksanaannya tidak hati-hati, bisa terjadi ketimpangan. Yang kuat makin kuat, yang lemah makin terpuruk. Jangan sampai ini justru jadi alat kepentingan pihak tertentu atau oligarki transportasi,” katanya.
Ia menyarankan agar pemerintah menahan dulu pemberlakuan penuh aturan ODOL, dan memberi ruang waktu untuk kajian teknis serta sosialisasi di lapangan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan keresahan atau gangguan dalam rantai logistik nasional.
“Kita di LSM PENJARA 1 berpikir sederhana: kenapa tiba-tiba ODOL jadi prioritas, padahal masih banyak kebijakan lain yang lebih mendesak, seperti pengawasan distribusi energi atau reformasi subsidi BBM yang menyentuh masyarakat luas,” pungkasnya.
PENJARA 1 mengajak semua pihak untuk tetap fokus pada keselamatan sebagai nilai utama, namun tetap mengedepankan keadilan, keterlibatan publik, dan kajian yang transparan dalam setiap kebijakan besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
