Jayapura – Sekretaris Jenderal Barisan Aktivis Timur (BAT), Michael angkat suara menanggapi maraknya narasi provokatif dan hoaks yang ditujukan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri (MDF) dan Ariyoko Rumaropen (Mari-Yo), menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua.
Michael menilai bahwa berbagai unggahan yang beredar di media sosial, mulai dari tudingan kekerasan di era kepemimpinan Fakhiri sebagai Kapolda Papua, hingga meme-meme yang menyebut paslon “bentukan Jakarta”, merupakan upaya sistematis untuk mendiskreditkan salah satu kandidat dan menggiring opini publik secara menyesatkan.
“Ini adalah bentuk penggiringan opini yang bisa mengganggu stabilitas keamanan dan demokrasi di Papua. Jangan korbankan hak rakyat atas dasar informasi yang belum diverifikasi,” tegas Michael dalam keterangannya.
Ia juga menegaskan, tuduhan-tuduhan bahwa Mathius Fakhiri adalah alat kekuasaan atau bagian dari skenario perampasan kekayaan Papua merupakan narasi lama yang dikemas ulang untuk membakar sentimen etnis dan memperlemah kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi.
">
“Pak Fakhiri bukan orang baru di Papua. Komitmennya terhadap perdamaian, penegakan hukum, dan kesejahteraan Papua sudah teruji. Justru karena itulah beliau mendapat kepercayaan dari masyarakat,” lanjutnya.
Terkait tudingan kampanye terselubung melalui program SIM gratis, Michael menyebut bahwa program tersebut adalah bagian dari pelayanan publik kepolisian yang tidak bisa langsung dikaitkan dengan dukungan politik, terlebih jika tidak ada bukti konkret pelanggaran jadwal kampanye yang diatur oleh KPU.
Soal anggaran PSU yang disebut menguras APBD sebesar Rp165,9 miliar, Michael mengajak masyarakat untuk tidak membenturkan anggaran negara dengan hak demokrasi rakyat.
“Demokrasi memang butuh biaya, tapi yang lebih mahal adalah jika demokrasi kita dirusak oleh fitnah dan hoaks. Jangan biarkan rakyat Papua dijadikan korban dari provokasi murahan,” ujarnya.
BAT meminta masyarakat Papua, khususnya para pemuda dan pemilih pemula, untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh isu-isu yang belum jelas sumbernya.
“Gunakan media sosial untuk membangun, bukan merusak. Mari kita buktikan bahwa Papua mampu menunjukkan kedewasaan demokrasi tanpa harus saling menjatuhkan,” tutup Michael.
