Jakarta – Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) yang rencananya akan digelar pada 24 September 2024 oleh sejumlah elemen buruh dan tani menuai kontroversi tajam. Aksi yang seharusnya difokuskan pada isu-isu reforma agraria, malah disusupi narasi provokatif yang menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam video yang beredar Kelompok buruh Jumhur Hidayat menuntut “Tangkap dan Adili Jokowi”, yang disebarkan secara luas melalui media sosial.
Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, Kanjeng Pangeran Norman pun, menyindir keras aksi tersebut.
“Lucu banget, momen Hari Tani malah ingin melengserkan Presiden Jokowi yang sebentar lagi pensiun. Kalau begitu,” ujar Pangeran Norman.
Menurut Pangeran Norman, tuntutan yang menyeret nama Jokowi tersebut tak lebih dari upaya terselubung untuk mengarahkan protes ke Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan segera dilantik. Lantaran mereka berusaha mempengaruhi kebijakan Prabowo agar tidak melanjutkan program-program pembangunan yang dirintis oleh Jokowi selama 10 tahun terakhir.
“Melihat vidio mereka yang bicara agar Presiden Prabowo tidak melanjutkan program yang sudah dirintis selama 10 tahun presiden jokowi.Maka sama saja rencana mereka demoa di Hari tani itu hanya jadi topeng politik untuk melengserkan Presiden terpilih karena Prabowo kan keberlanjutan daripada Jokowi,” tandasnya.
Sementara itu, sebelumnya peneliti dan pengamat dari Centre for Islamic and Ethnic Studies (CIE), Muhammad Chaerul, menilai bahwa aksi ini justru mengaburkan esensi peringatan Hari Tani Nasional. Pasalnya momen yang seharusnya menyoroti persoalan agrarian dan keadilan tanah bagi petani malah dipolitisasi oleh segelintir pihak untuk menyuarakan kepentingan politik sempit, yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan agraria atau kepentingan petani.
Dengan demikian, upaya Jumhur Hidayat Cs tersebut justru menimbulkan kekhawatiran akan terciptanya perpecahan di kalangan buruh dan petani, serta pengaburan agenda reforma agraria yang sesungguhnya.
