Jakarta — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Kamis (26/6/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mendesak independensi dan ketegasan hakim dalam menangani kasus dugaan korupsi yang menyeret Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB itu diikuti sekitar 50 peserta yang dikomandoi oleh Rahmad Luang. Massa membawa berbagai poster dan spanduk dengan tulisan yang menuntut penegakan hukum tanpa intervensi, serta menyerukan agar hakim PN Jakpus tidak gentar menghadapi tekanan dalam proses persidangan.
“Kami hadir bukan untuk mengganggu jalannya persidangan, justru kami mendukung penuh tegaknya hukum dalam kasus ini. Jangan ada pihak manapun yang bisa menekan atau mengintervensi pengadilan,”* teriak salah satu orator.
Massa menyebut bahwa kasus Hasto Kristiyanto berkaitan langsung dengan dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR atas nama Harun Masiku. Mereka juga menuding Hasto sebagai aktor utama dalam skandal tersebut.
">
Dalam orasi yang bergema selama hampir empat jam, mahasiswa meminta hakim PN Jakarta Pusat segera menjatuhkan putusan seadil-adilnya terhadap Hasto dan mempercepat proses hukum yang dianggap sudah terlalu lama tanpa kejelasan. Mereka juga menyerukan agar KPK segera menahan Hasto.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa, sama bahayanya dengan terorisme. Hasto harus dihukum seberat-beratnya!” seru orator lain dengan lantang.
Untuk menjamin keamanan dan kelancaran jalannya aksi, aparat kepolisian menutup akses kendaraan di depan gedung PN Jakpus dan menutup pagar barier taktis sejak pukul 09.01 WIB. Situasi tetap berlangsung aman dan tertib.
Pada pukul 12.40 WIB, aksi unjuk rasa dinyatakan selesai. Massa membubarkan diri dengan tertib tanpa insiden yang mengganggu ketertiban umum.
Aksi ini menjadi penanda bahwa publik, khususnya kalangan mahasiswa, terus mengawal jalannya proses hukum terhadap pejabat publik, serta menuntut penegakan keadilan yang transparan dan bebas dari tekanan politik.
