Jakarta – Komisi III DPR RI menilai laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait RUU KUHAP tidak berdasar.
Menurut Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, tudingan bahwa Komisi III melakukan pencatutan ataupun manipulasi aspirasi sama sekali tidak benar.
“Itu laporan yang mengada-ada. Orang jelas kok enggak ada pencatutan, apanya yang memanipulasinya?” tegas Habiburokhman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 18 November 2025.
Legislator Gerindra itu menambahkan, justru isi RUU KUHAP banyak mengakomodasi masukan dari kelompok masyarakat sipil.
">
“Kami justru mengakomodir aspirasi mereka dan 100 persen dan 99 mungkin isi KUHAP baru ini adalah aspirasi dari masyarakat sipil,” kata Habiburokhman.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil resmi melaporkan 11 pimpinan dan anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Laporan tersebut diajukan pada Senin, 17 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIB.
Perwakilan Koalisi yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Fadhil Alfathan, mengatakan laporan itu diajukan karena Panja RUU KUHAP dinilai tidak membuka ruang partisipasi publik secara bermakna dalam proses pembahasan.
“Kami laporkan 11 orang, pimpinan dan anggota Panja dari unsur DPR RI terkait dengan pembahasan RKUHAP. Yang mana mereka ini adalah anggota panja yang sejak Juli lah ya, kurang lebih proses pembahasan ini tidak membuka, kami nilai tidak membuka partisipasi publik secara bermakna,” ujar Fadhil.
