Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, angkat bicara soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang kembali digoreng sejumlah pihak. Menurutnya, isu ini sudah sangat tendensius dan sarat kepentingan politik untuk menggiring opini publik.
Habib Syakur menegaskan, apa yang disampaikan sebagian tokoh, termasuk Roy Suryo maupun Tifauzia Tyassuma, hanyalah klaim sepihak yang tidak bisa dijadikan dasar hukum.
“Mereka tugasnya cuma bikin gaduh di media sosial dan ruang publik,” kata Habib Syakur, hari ini.
Ia menilai, tindakan pihak-pihak yang terus memprovokasi masyarakat dengan isu ijazah Jokowi merupakan bagian dari strategi politik kotor. “Ini jelas operasi opini. Mereka ingin mendiskreditkan figur Jokowi agar bangsa ini tidak lagi percaya dengan kepemimpinan sebelumnya. Padahal jasa dan kerja keras Jokowi untuk bangsa begitu nyata,” ujarnya.
">
Habib Syakur juga menilai langkah kepolisian sudah tepat. Kepolisian, katanya, memang tidak memiliki kewenangan untuk menentukan keaslian ijazah, hanya sebatas menilai kesesuaian data. “Itu domain PTUN, bukan Bareskrim. Jadi tidak perlu dipelintir seolah-olah ada pembiaran. Polisi bekerja sesuai aturan hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur mengingatkan publik agar tidak mudah terjebak pada narasi fitnah yang bisa memecah belah bangsa. “Isu ini sudah jelas dimainkan untuk memprovokasi. Jangan sampai masyarakat terseret permainan politik picik. Kita harus lebih dewasa melihat persoalan. Negara ini jangan dibiarkan retak hanya karena isu ijazah,” tandasnya.
Menurutnya, mereka yang masih terus menyerang Jokowi dengan isu lama hanya memperlihatkan rasa frustasi. “Bangsa ini tidak boleh terjebak dalam manuver politik murahan. Mari fokus pada pembangunan dan menjaga persatuan, bukan pada fitnah yang tidak berkesudahan,” pungkas Habib Syakur.
