Tvkoma.id – Krisyanto Yen Oni, seorang warga Papua menyuarakan kecamannya terhadap aksi yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Ia tak mendukung perjuangan dari kelompok separatis tersebut, bahkan mengatakan bahwa yang mendukung mereka adalah pengkhianat dari Bumi Cendrawasih.
Menurut dia, mereka yang mendukung kelompok tersebut egosi dan tidak punya rasa belas kasihan terhadap masyarakat sipil serta mementingkan diri sendiri. Ia pun mempertanyakan keberadaan petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang disebut oleh pemerintah sebagai KKB.
“Mereka yang suka provokasi masyarakat Papua untuk memberontak terhadap NKRI, terhadap pemerintah Indonesia itu tinggal di mana? Mereka tinggal di Amerika, Belanda, Australia, dan negara-negara lain,” kata Krisyanto, seperti dikutip dalam video yang viral di media sosial, Selasa (25/4).
Video yang tayang di kanal YouTube Kurnen itu sudah menembus 465.117 ribu viewers sejak pertama kali tayang pada 20 April 2023.
Krisyanto menilai para pembesar OPM itu hidup enak di luar negeri, makan enak, pakai dasi, naik mobil, dan hidup berlimpah. Namun, justru memprovokasi masyarakat Papua untuk memberontak terhadap NKRI.
“Coba pikir pakai akal sehat kakak, pikir pakai otak yang waras, kalau kakak mati apakah mereka di sana berduka cita? Tentu tidak, karena yang mereka kejar adalah kekuasaan,” ujarnya.
Jika OPM atau KKB berkuasa, lanjut Krisyanto, para petingginya sudah memiliki ikatan janji dengan warga dari negara asing yang mereka tinggali saat ini.
“Di Papua itu akan menjadi ladang perebutan harta bagi negara-negara yang menyokong pemeberontakan terhadap Indonesia, mereka yang akan kaya raya, mereka yang akan berkuasa,” tuturnya.
Dia pun khawatir masyakarat Papua akan tetap jelata dan miskin, bahkan bisa saja dibunuh lantaran tanahnya sudah dirampas.
“Emas, tembaga mereka rampas. Masyarakat Papua tidak bisa menikmati kekayaan mereka sendiri,” ucapnya.
Krisyanto mengaku heran ada orang-orang Papua berteriak menuntut hak, HAM agar merdeka. Dia pun mengajak masyarakat Papua agar bersyukur dengan pemerintahan saat ini. Diketahui, saat ini 51% saham mayoritas saham PT Freeport dimiliki Republik Indonesia dan 10% atau 9% itu khusus untuk Papua saja.
“Jadi, kurang baik apa lagi Presiden Jokowi,” tegasnya.