Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi menanggapi pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra terkait pembentukan Komite Reformasi Polri. Habib Syakur menegaskan bahwa Polri saat ini sudah menjadi institusi sipil sepenuhnya dan tidak bisa lagi disamakan dengan lembaga militer.
Menurut Habib Syakur, sejak reformasi 1998, Polri telah bertransformasi menjadi aparat penegak hukum sipil yang mengedepankan profesionalisme, pelayanan publik, dan pendekatan humanis.
“Polri bukan militer lagi. Polri sudah menjadi bagian dari masyarakat sipil yang bertugas menjaga keamanan dan menegakkan hukum dengan cara yang beradab, bukan militeristik,” tegasnya di Jakarta, hari ini.
Habib Syakur juga mengingatkan agar wacana menempatkan Polri di bawah kementerian tidak dibesar-besarkan karena justru dapat mengacaukan tatanan konstitusional yang sudah berjalan baik.

“Jangan sampai muncul ide untuk menaruh Polri di bawah Kementerian apa pun, karena itu justru kemunduran dari semangat reformasi. Polri harus tetap independen dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden sesuai amanat undang-undang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur menilai bahwa reformasi seharusnya tidak hanya diarahkan pada institusi Polri saja, tetapi juga pada lembaga-lembaga lain seperti TNI, Kejaksaan, BIN, dan BAIS TNI.
“Kalau mau bicara reformasi, ya harus menyeluruh. TNI juga harus terus memperkuat profesionalismenya di bidang pertahanan, Kejaksaan dan BIN harus lebih transparan, dan semua lembaga negara wajib tunduk pada prinsip akuntabilitas,” jelasnya.
Ia menekankan, Polri di era sekarang telah banyak melakukan pembenahan melalui digitalisasi pelayanan publik, pendekatan restorative justice, hingga keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Jangan karena ada satu-dua kasus, lalu Polri seolah jadi kambing hitam reformasi. Justru Polri sekarang ini paling progresif dalam berbenah,” imbuhnya.
Habib Syakur mengajak semua pihak, termasuk para elite politik, untuk mendukung reformasi yang sehat dan berkeadilan.
“Reformasi jangan dijadikan alat politik untuk menyerang lembaga tertentu. Mari kita dukung bersama reformasi menyeluruh, agar negara ini makin kuat dan berdaulat,” pungkasnya.