JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mensinyalir ada gerakan operasi intelijen asing yang ingin menunggangi isu peringatan Hari Tani yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 24 September 2024 awal pekan besok.
Menurutnya, operasi intelijen hitam itu menggunakan isu tersebut untuk membuat kegaduhan nasional yang tidak perlu.
“Saya khawatirnya begitu, karena menjelang masa transisi pasti ada operasi-operasi yang disusupkan di momentum tertentu, seperti isu Hari Tani Nasional,” kata Habib Syakur seperti dilansir Holopis.com, Minggu (22/9).
Ia meminta aparat negara mengantisipasi gerakan tersebut dan mendeteksi lebih dini ancaman gangguan kamtibmas nasional di momentum tersebut.
">
“Saya berharap TNI Polri kita mengantisipasi itu, dan juga Badan Intelijen kita. Jangan sampai kecolongan,” ujarnya.
Alasan dirinya menyampaikan hal tersebut, karena jangan sampai gangguan nasional muncul, termasuk bisa merusak esensi dari peringatan Hari Tani Nasional, yang seharusnya bisa menjadi refleksi perbaikan sektor pertanian di dalam negeri.
“Memang banyak hal yang perlu diperbaiki dari sektor pertanian kita. Mulai dari pemeliharaan aset pertanian rakyat, ketersediaan pupuk dan menjaga harga tetap pro pada kesejahteraan petani,” tandasnya.
“Tapi jangan sampai kepentingan petani kita ditunggangi sehingga isu utama tak menggaung karena tertutup propaganda gelap intelijen hitam itu,” sambungnya.
Namun demikian, ulama asal Malang Raya ini berharap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa road map sektor pertanian Indonesia kembali ke rel, yakni demi kepentingan rakyat.
“Persingkat mata rantai pasokan pangan hasil pertanian kita, agar harga petani tetap stabil, namun harga barang di pasar tidak begitu melonjak. Artinya, ekonomi pancasila kita bisa diterapkan dengan baik,” pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, bahwa sejumlah elemen ingin menggelar aksi besar-besaran dengan mengklaim memperjuangkan kepentingan para petani di Hari Tani Nasional. Aksi tersebut rencananya akan dipusatkan di Istana Negara dan DPR RI.
