Jakarta – Gelombang demonstrasi yang belakangan terjadi di berbagai kota Indonesia mendapat perhatian serius dari Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi.
Dia menegaskan bahwa aksi-aksi massa yang berujung pada anarki, pembakaran, dan penjarahan bukanlah bentuk perjuangan rakyat, melainkan provokasi segelintir pihak yang ingin mengguncang stabilitas bangsa.
Habib Syakur menilai, seruan mengganti demokrasi dengan ideologi lain seperti propaganda “Stop Anarki, Campakkan Demokrasi, Terapkan Islam Kaffah” hanyalah upaya menunggangi keresahan publik untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Dan itu spesialis kelompok khilafah alias Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Indonesia bukan negara gagal. Justru kita sedang berproses memperkuat demokrasi. Kalau ada yang mengajak ganti ideologi, itu jelas bentuk makar terhadap konstitusi dan pengkhianatan pada para pendiri bangsa,” tegas Habib Syakur, hari ini.
">
Menurutnya, kemarahan rakyat terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal wajar dalam demokrasi, tetapi harus disalurkan melalui mekanisme yang sah, elegan, dan konstitusional, bukan dengan kekerasan apalagi dengan meruntuhkan dasar negara.
“Kritik boleh, demonstrasi juga hak rakyat, tapi jangan sampai diubah arahnya menjadi anarki. Itu bukan solusi, melainkan jebakan untuk memecah belah bangsa. Kita ini punya Pancasila dan UUD 1945 sebagai fondasi. Jangan mau ditipu dengan ideologi impor,” ujarnya.
Habib Syakur juga mengingatkan bahwa sejarah dunia mencatat, setiap upaya mengganti ideologi negara dengan sistem transnasional selalu berujung pada konflik berkepanjangan dan kehancuran peradaban lokal.
Ia menilai narasi “Islam kaffah sebagai solusi” yang digembar-gemborkan kelompok tertentu justru menyempitkan makna Islam itu sendiri.
“Islam adalah rahmat bagi semesta alam, bukan alat politik. Jangan dikerdilkan ajaran Islam hanya untuk menggulingkan demokrasi dan NKRI. Itu cara berpikir sesat dan menyesatkan,” pungkasnya.
Di akhir pernyataannya, Habib Syakur mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, menolak segala bentuk anarki, dan mengawal demokrasi agar tetap berjalan sehat demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
