Jakarta – Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) menanggapi rencana Pemerintah Republik Indonesia yang akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Gus Mus menyatakan keberatannya terhadap rencana tersebut.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus Mus seperti dilansir NU Online, Rabu (5/11/2025).
Ia menceritakan banyak ulama pesantren dan NU diperlakukan tidak adil selama Soeharto berkuasa.
“Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” cerita Gus Mus.
">
“Kiai Sahal Mahfudh itu didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah diminta jadi penasehat Golkar Jawa Tengah. Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri,” tambahnya.
Gus Mus menjelaskan, banyak ulama dan pejuang bangsa yang memiliki jasa besar, tetapi keluarganya tidak pernah mengusulkan gelar pahlawan untuk mereka. Hal ini dilakukan untuk menjaga keikhlasan amal kebaikan almarhum.
“Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’,” jelas Rais Aam PBNU 2014-2015 itu.
Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah itu menilai bahwa orang NU yang setuju Soeharto sebagai pahlawan menunjukkan kurangnya pemahaman sejarah.
“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegas kiai yang menamatkan studinya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta itu.
Kalimat itu dilontarkan Gus Mus mengingat ada banyak tragedi di masa Orde Baru dengan para kiai, santri, dan warga NU yang menjadi korbannya.
Saat Pemilu 1971, misalnya, terjadi peristiwa tragis di Losarang, Indramayu yang menjadi basis Partai NU. Mereka diintimidasi, diteror, dan diperlakukan secara sadis.
NU mencatat peristiwa itu berdasarkan laporan Panda Nababan dalam Harian Sinar Harapan dengan judul Empat Puluh Lima Djam Bersama Orang Kuat NU. Ia datang ke lokasi tragedi bersama KH Yusuf Hasyim dan Zamroni melihat langsung keadaan pascaperistiwa itu.
“Mereka menyaksikan masjid dibakar atau rumah-rumah dihancurkan. Nababan mengatakan warga NU Losarang meninggalkan tiba-tiba rumahnya, karena dirinya menyaksikan di atas meja makan masih ada piring-piring dan cangkir beserta makanan yang membusuk,” demikian termaktub dalam Ensiklopedia NU.
Rencananya, Panda melaporkan peristiwa itu secara berseri. Namun, hal itu tak dapat terwujud karena keburu dihentikan tentara. Ia dibawa ke Markas lntelijen Pertahanan dan Keamanan untuk diinterogasi kedua kalinya setelah diciduk oleh Kodim lndramayu dan disuruh pergi dari Kota Mangga itu.
Selain Tragedi Losarang, ada juga peristiwa pembunuhan Kiai Hasan Basri di Brebes, Jawa Tengah pada tahun 1977. Secara kronologis, Harian Pelita mencatat bahwa rumah tokoh itu digedor-gedor pintunya. Lalu, ia dan anaknya dipukuli.
“Pemuatan kronologi ini bertujuan menolak pernyataan pemerintah bahwa Kiai Hasan Basri tewas menjatuhkan diri ke sumur. Berita ini disandingkan di bawah foto Soeharto yang sedang duduk, sambil senyam-senyum, saat berbicara dengan Duta Besar Brasil, Leonardo Elulio, yang pamitan dari Indonesia,” demikian seperti dilansir NU Online.
