Jakarta – Masuknya nama Soeharto sebagai calon pahlawan nasional menimbulkan pro dan kontra.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta pihak pro dan kontra usulan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto duduk bersama dalam sebuah dialog rekonsiliatif mencari titik temu.
Sementara Sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD) periode 1996-2022 Petrus Hariyanto menyebut jika Soeharto dijadikan pahlawan nasional sama saja melukai hati rakyat Indonesia karena yang bersangkutan adalah pemimpin yang berkuasa selama lebih 30 tahun, yang memerintah dengan otoriter.
Kekuasaannya berdarah dan telah menghancurkan demokrasi. Petrus mengatakan, kekuasaan Orde Baru yang ditopang dwifungsi ABRI telah menancapkan sebauh sistem yang menghancurkan kedaulatan rakyat.
">
Hal sama disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritisi rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada presiden ke-2, Soeharto. Kritik itu ia sampaikan saat memperingati hari Konferensi Asia Afrika atau KAA yang digelar di Bandung 70 tahun yang lalu.
