Bone – Aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar Aliansi Rakyat Bone Bersatu di Kantor Bupati Bone pada Selasa (19/8/2025) sore, berujung ricuh setelah massa aksi diduga ditunggangi oleh kelompok Anarko. Kerusuhan tersebut menyebabkan sejumlah aparat kepolisian, Satpol PP, hingga anggota TNI mengalami luka-luka akibat lemparan batu dan material keras.
Sekitar 1.000 orang dari berbagai organisasi mahasiswa, pelajar, dan pemuda awalnya berkumpul di Lapangan Merdeka, lalu bergerak konvoi menuju Kantor Bupati Bone. Aksi yang semula berlangsung dalam bentuk orasi ilmiah berubah menjadi anarkis saat sebagian massa melemparkan gelas plastik berisi air hingga bongkahan aspal ke arah kantor bupati.
Kapolres Bone, AKBP Sugeng Setyo Budi, S.IK., M.Tr.Opsla, sempat beberapa kali memberikan imbauan agar massa tetap kondusif. Namun, situasi kian memanas ketika ratusan demonstran memaksa masuk ke halaman kantor bupati dan melakukan pelemparan batu secara brutal.
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi pun menuding bahwa diduha kuat bahwa kelompok yang menunggangi aksi demo berujung rusuh tersebut adalah kelompok Anarko.
">
“Kami menemukan indikasi kuat adanya kelompok luar yang menunggangi aksi, diduga jaringan Anarko yang kerap memprovokasi kerusuhan. Mereka bukan bagian dari aliansi lokal,” ungkapnya.
Bentrok tak terhindarkan. Aparat akhirnya menembakkan gas air mata dan menggunakan water canon untuk membubarkan massa. Namun, hingga malam hari, sejumlah demonstran masih melakukan pelemparan batu dan petasan dari sekitar Masjid Agung Bone.
Korban Luka
Sedikitnya sembilan aparat keamanan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP mengalami luka, mulai dari robek di pelipis, bocor di kepala, hingga goresan akibat lemparan batu.
Sementara itu, aparat juga mengamankan puluhan orang yang diduga sebagai provokator dari kelompok Anarko. Menariknya, sebagian besar yang diamankan bukan berasal dari Aliansi Rakyat Bone Bersatu, melainkan masyarakat luar Bone, bahkan ada yang masih berstatus pelajar SMP.
*Sikap Pemerintah Daerah*
Di tengah situasi memanas, Sekretaris Daerah Bone, Andi Saharuddin, S.STp, M.Si atas perintah bupati dan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, akhirnya mengumumkan penundaan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
“Pemerintah Kabupaten Bone resmi menunda kenaikan PBB-P2 dan akan melakukan evaluasi total. Keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat,” tegas Andi Saharuddin dalam keterangan persnya.
Penundaan kebijakan ini disambut positif sebagian masyarakat. Namun, disayangkan aksi unjuk rasa yang seharusnya menjadi ruang aspirasi justru dicederai oleh tindakan anarkis. Dugaan keterlibatan kelompok Anarko membuat publik menaruh perhatian lebih pada potensi provokasi dari luar daerah dalam aksi-aksi masyarakat di Bone.
