Jakarta – Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi perdebatan publik setelah Partai NasDem mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memperjelas arah pembangunannya. Tak hanya itu, muncul pula usulan dari Partai Golkar agar IKN dijadikan ibu kota provinsi Kalimantan Timur, sementara sejumlah pihak menuntut pertanggungjawaban mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas proyek tersebut.
Desakan Evaluasi dan Moratorium IKN
Bahtiar Bahar, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian mendalam terkait usulan moratorium sementara pembangunan IKN. “Kami perlu mengevaluasi efektivitas dan dampak proyek ini sebelum melanjutkan pembangunan lebih jauh,” ujarnya.
Sementara itu, Aria Bima, politikus PDIP, menolak gagasan mengosongkan IKN dan justru mengusulkan agar kementerian, khususnya Kementerian BUMN, mulai ditempatkan di sana. “IKN tidak boleh dibiarkan kosong. Harus ada langkah konkret untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai tujuan,” tegasnya.
Tuntutan Pertanggungjawaban untuk Jokowi
Dandhy Laksono, sutradara film dokumenter Dirty Vote, menyatakan bahwa Jokowi adalah pihak paling bertanggung jawab atas proyek IKN yang dinilai ambisius. Ia bahkan menyerukan pengadilan untuk Jokowi dan lingkaran dalamnya, dengan tuduhan pemborosan anggaran negara dan opportunity loss.
">
“Jokowi dan ‘geng’-nya telah menghamburkan uang rakyat, waktu, sumber daya, serta menciptakan kerugian besar bagi agenda publik lainnya. Ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Dandhy.
