Jakarta – Upaya Polri dalam memberantas aksi premanisme mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurniansyah, yang menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran dalam menindak segala bentuk kriminalitas yang meresahkan masyarakat.
Sejak 1 Mei 2025, Polri telah menggelar operasi kewilayahan secara serentak di seluruh Indonesia. Hasilnya, sebanyak 3.326 kasus terkait aksi premanisme berhasil ditangani. Para pelaku ditindak sesuai hukum yang berlaku, baik melalui proses hukum maupun pembinaan, sebagai bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan tertib di ruang publik.
Dedi menilai langkah Polri tersebut sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman keamanan. Namun, ia juga menyoroti pentingnya kejelasan definisi atas istilah “premanisme” agar tidak menimbulkan generalisasi yang berpotensi menyudutkan kelompok tertentu.
">
“Ini bagus, tapi akan bagus kalau istilahnya bukan menggunakan istilah yang tendensius karena premanisme itu sendiri masih belum jelas dalam mendefinisikan. Negara sebetulnya belum begitu jelas mendefinisikan siapa itu yang namanya premanisme sehingga misalnya terjadi premanisme kemudian dengan ormas itu seolah-olah disamakan,” kata Dedi, hari ini.
Menurutnya, istilah “premanisme” masih kabur dalam pengertian hukum dan negara. Ia menekankan bahwa yang perlu diberantas adalah tindakan kriminalnya, bukan sekadar pelabelan terhadap individu atau kelompok.
“Oke secara otomatis sudah melekat dengan kriminalitasnya tapi jangan digeser seolah-olah nanti primanisme identik dengan ormas,” pungkasnya.
