JAKARTA- Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) mensiyalir kuat dugaan ada yang menunggangi aksi demonstrasi berujung perusakan fasilitas umum (Fasum), penyerangan dan pembakaran kantor kepolisian di sejumlah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kami duga gerakan demonstrasi tersebut ada yang menunggangi,” ujar Ismail Direktur Eksekutif DPN LKPHI
Ismail Marasabessy mengungkapkan keprihatinannya sekaligus mengecam keras segala tindakan penyerangan, Pembakaran Fasum, Polsek, Polres yang di lakukan oleh kelompok anarkis yang bersembunyi dibalik kebebasan menyampaikan pendapat (aksi demonstrasi).
Ia menuturkan, kelompok yang menunggangi aksi demonstrasi itu diduga secara sengaja ingin menyudutkan institusi kepolisian dan mencari celah adanya pemberlakuan darurat militer.
">
“Hasil penelusuran dan investigasi kami, tujuan akhir dari proses ini adalah upaya membenturkan, mengadu domba, serta meningkatkan eskalasi konflik antara kepolisian dengan masyarakat. Dengan begitu sangat potensial terjadi pemberlakuan darurat militer,” terang Ismail.
Serangkaian peristiwa yang terjadi sangat masif dan tertata rapi, hal ini tentunya telah di atur dengan baik dan pasti di perankan oleh oknum-oknum yang paham betul tentang Ilmu Inteligen dan penguasaan Strategi yang sangat mumpuni. Tegasnya
DPN LKPHI menyerukan, Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak pihak yang ingin mengambil keuntungan dari situasi yang terjadi hari ini.
“Negara tidak boleh kalah dengan kelompok yang ingin memecah bela, sebab jika demikian, keutuhan dan persatuan bangsa akan runtuh,” pungkasnya.
