JAKARTA – Surat permintaan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke DPR masih mendapatkan sorotan dari berbagai pihak.
Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) For Prabowo-Gibran, Nasaruddin mengatakan, permintaan pemakzulan Wapres mengganggu stabilitas nasional dan bisa memecah belah bangsa.
Hal ini patut disayangkan di tengah upaya pemerintahan Prabowo-Gibran menjalankan program-program prioritas seperti hilirisasi industri dan menuju visi Indonesia Emas.
Menurut Jarnas, gerakan Forum Purnawirawan TNI tidak hanya mengoyak nilai-nilai demokrasi, melainkan bertentangan dengan hukum. Maka dari itu, ia berharap DPR bisa bersikap jernih dan berhati-hati dalam menanggapi surat tersebut.
">
Sementara itu, Direktur Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni mengaku seruan itu dianggap tidak berdasar secara hukum dan justru mencederai nilai-nilai Sapta Marga. Tak ada satu pun indikator tersebut pada Wapres Gibran hari ini.
Jadi, seruan ini bukan kritik konstitusional, tapi upaya delegitimasi kekuasaan yang sah. Ia bahkan menyebut narasi pemakzulan ini berpotensi sebagai bentuk “kudeta halus” dan bukan perjuangan demokratis.
Disisi lain, pertemuan antara Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketua DPR RI Puan Maharani memunculkan spekulasi. Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai pertemuan itu bisa saja membahas berbagai isu strategis, termasuk surat purnawirawan TNI yang meminta pemakzulan Gibran.
