Jakarta – Komisi XII DPR mengkritik keras Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dinilai tebang pilih dalam menangani aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Wakil Ketua Komisi XII, Bambang Hariyadi, menyoroti tidak adanya tindakan terhadap tiga perusahaan swasta yang menurutnya justru menjadi perusak utama kawasan konservasi tersebut.
Tiga perusahaan yang dimaksud adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP).
Sementara itu, langkah pemerintah menghentikan sementara aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, didukung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji.
">
Keputusan tersebut diambil karena aktivitas tambang nikel di Raja Ampat terbukti merusak lingkungan. Menurut Sarmuji, kebijakan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
