Bone – Fakta mengejutkan akhirnya terungkap pasca kericuhan aksi demo penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Selasa (19/8/2025). Menurut informasi bahwa kerusuhan yang melukai aparat dan warga bukan murni ulah masyarakat Bone, melainkan dipicu kelompok Anarko yang sengaja didatangkan dari luar daerah.
Sebanyak 50 orang terduga Anarko berhasil diamankan aparat pasca aksi ricuh yang berlangsung sejak siang hingga malam hari. Mereka diduga kuat menjadi aktor provokasi, mengompori massa, hingga memicu pelemparan batu dan bentrokan yang berujung korban luka.
Ironisnya, kericuhan tetap dipaksakan padahal Pemerintah Daerah Bone sudah mengumumkan penundaan kenaikan PBB-P2 sesuai arahan pemerintah pusat. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar: siapa yang sebenarnya diuntungkan dari aksi brutal tersebut?
Kini masyarakat Bone mendesak aparat agar mengusut tuntas jaringan Anarko yang menodai nama rakyat Bone dengan aksi anarkis. Pemerintah pun mengimbau warga agar tidak mudah terprovokasi, serta bersama-sama menjaga keamanan daerah agar tetap damai dan kondusif.
">
Diketahui, massa yang terlibat dalam aksi anarkis ternyata bukan sepenuhnya warga Bone, melainkan didatangkan dari luar daerah.
Kericuhan terjadi saat aksi yang mengatasnamakan “Aliansi Rakyat Bone” berlangsung sejak siang hingga malam hari. Aksi dorong-dorongan hingga pelemparan batu membuat aparat kepolisian dan Satpol PP terluka. Namun, alih-alih menyuarakan aspirasi murni masyarakat Bone, kini muncul bukti kuat bahwa oknum dari luar daerah ikut mengompori hingga memperkeruh suasana.
Setelah kerusuhan pecah, Pemerintah Daerah Bone pun resmi mengumumkan penundaan kenaikan PBB-P2. Penjabat Sekda Bone, Andi Saharuddin menegaskan bahwa kebijakan kenaikan pajak itu telah dikaji ulang dan ditunda mengikuti arahan pemerintah pusat.
“Kami sudah putuskan menunda kenaikan PBB-P2 dan mengembalikan ke SPPT lama. Pemerintah daerah tidak mungkin membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya,” ujar Andi Saharuddin.
Bagi warga yang sudah melakukan pembayaran, Pemkab Bone memastikan akan melakukan penyesuaian agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.
Fakta ini pun menimbulkan tanda tanya besar: jika PBB-P2 sudah ditunda, lalu untuk apa kericuhan ini dipaksakan? Siapa yang diuntungkan dari aksi brutal tersebut?
Muncul dugaan kuat adanya penumpang gelap yang sengaja mengorganisir massa dari luar Bone demi menciptakan instabilitas dan memperkeruh situasi. Apalagi kericuhan berujung pada korban luka, baik dari pihak aparat maupun masyarakat.
“Kami mengimbau masyarakat Bone agar jangan terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan. Mari kita jaga daerah kita tetap aman dan kondusif,” tegas Pj Sekda.
